DISAAT CACAT MORAL MENGHADANG


Di tengah kepenatan panggung politik menghadapi isu korupsi dan pemilukada yang menghiasi bingkai media massa, mulai dari kasus terbongkarnya mafia pajak hingga perseteruan suami istri di Pemilukada di Provinsi Gorontalo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memunculkan gagasan segar tentang perlunya moral bagi calon kepala daerah untuk maju dalam memperebutkan jabatan politik (24 April 2010).

Wacana politik yang dilemparkan mantan Gubernur Sumatera Barat sangat beralasan dengan memperhatikan realitas politik yang ada di depan mata rakyat, di mana masalah moral tidak lagi dijadikan pijakan norma sosial dan etika politik bagi seorang kandidat untuk maju dan mencalonkan diri menjadi bupati atau walikota.
Lebih lanjut Gamawan Fauzi mengatakan; syarat majunya calon kepala daerah, “Dia tidak boleh cacat moril”. Seperti dicontohkan mantan kepala Biro Humas kantor Gubernur Sumbar, ada kandidat terkait kasus video berzina harus dibatalkan KPU (Tempo, 24 Ap;ril 2010). Walaupun Gamawan menepis isu bahwa imbauan moralnya itu tidak diarahkan kepada artis yang sementara ini ikut meramaikan pesta Pemilukada di beberapa daerah.

Imbauan moral tersebut sepatutnya kita menganalisisnya dari perspektif kritis Jurgen Habermas dengan Theory of communication action (1999) yang melihat bahwa tindakan aktor politik itu mencerminkan pesan moral dan etika yang dibungkus dengan kemasan palsu. Tindakan dan bahasa bermakna simbolik itu cenderung memunculkan kesadaran palsu.

Contoh sehari-hari terlihat dengan jelas di realitas sosial, di mana para aktor yang kesehariannya diliputi dengan panggung kehidupan hedonisme dan erotis, namun setelah mencalonkan dirinya sebagai pejabat publik tindakan dan bahasanya sontak berubah menjadi sosok yang religius.

Bahkan pakaian yang digunakan mendadak pakai kerudung dan sorban untuk menutupi auratnya. Adanya sebagian aktor, baik berprofesi sebagai artis, birokrat, bahkan politikus yang mencemplungkan dirinya untuk meraih kursi kekuasaan, biasanya pada saat pencitraan, tabiat aslinya belum tampak di permukaan.

Tapi ketika kekuasaan itu berada di pelukannya, maka tindakan dan bahasa kepalsuan mulai bermunculan. Termasuk melakukan desepsi terhadap janji politik pada saat kampanye Pemilukada. Karena ajaran bijak dari Abraham Lincoln, mengatakan; untuk mengetahui karakter seorang pemimpin beri dia kekuasaan, karena ujian kekuasaan itu akan menampakkan karakter aslinya.

Desepsi atau kebohongan yang coba ditampilkan seorang kandidat untuk meraih popularitas tentu sewajarnya statement Gamawan Fauzi sangat beralasan untuk dijadikan bingkai prasyarat bagi calon kepala daerah. Apalah artinya seorang kandidat calon yang di mata publik tidak mempunyai kepercayaan (trust) untuk diangkat jadi pemimpin, bagaimana mungkin rakyat bergairah untuk membangun jika ketokohannya memudar karena persoalan moral.

Masalah cacat moril sebaiknya tidak hanya masalah tindakan asusila dan pernah tersangkut narkoba, tapi isu yang telah terekspose dan dibingkai media massa, ternyata ada juga kandidat bernokta hitam dengan bermodalkan ijazah dan gelar palsu nekat maju sebagai calon kepala daerah.

Adanya realitas sosial ini telah menjadi ironi penyakit demokrasi yang melanda pesta Pemilukada. Maka sudah sepantasnya, gagasan segar dan imbauan moral etika disampaikan mendagri yang bergelar sarjana hukum dan magister kebijakan publik untuk kembali merujuk undang-undang No 32 tahun 2004 (walaupun sudah direvisi UU No 12 tahun 2008) maka persolan cacat moral yang meliputi mabuk (narkoba), judi, berzina dapat diaktualisasikan kembali agar persyaratan untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dan mempunyai integritas dalam jabatan publik dapat terwujud.

Walaupun, symptom politik menunjukkan adanya kandidat yang beraroma kurang sedap dalam hal moral, maka sepantasnya pilihan rakyat tidak hanya diserahkan kepada faktor popularitas dalam wujud pencitraan, tetapi perlu mempertimbangkan masalah aturan baku dari aspek hukum, kebijakan public, dan etika moral. Itulah teks impian (moral dan integritas) yang diwacanakan Gamawan Fauzi untuk mendapatkan figur pemimpin Pemilukada yang dipercaya rakyat dan jauh dari cacat moril. Why not?

Posted on 26 April 2010, in Opini and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: