DUNIA PENDIDIKAN KITA


Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak datang lagi dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang terasa amat berkuasa ini telah membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) secara keseluruhan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Majelis hakim menilai dan tidak sepakat dengan penyeragaman bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan seperti diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2009. UU tersebut dinilai memiliki kelemahan di aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain.

Bahkan, pengaturan badan hukum pendidikan dalam UU itu dinilai tidak sesuai dengan rambu-rambu yang pernah diberikan MK pada putusan sebelumnya. Setiap ada keputusan MK yang demikian, selalu ada pertanyaan, lalu bagaimana tenaga dan pikiran serta biaya yang telah dihabiskan untuk menghadirkan sebuah UU, dan ternyata hanyalah sesuatu yang “tidak benar”.

Keputusan MK ini tentu disambut hangat oleh para pemohon baik perorangan maupun lembaga penyelenggara pendidikan yang memang telah meminta kepada majelis untuk membatalkannya. Para pemohon menilai dan Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa menyeragamkan bentuk badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan maksud dan semangat Pasal 31 UUD 1945.

Bagi para pemohon dan banyak kalangan, tentu ini keputusan yang telah menunjukkan bahwa para perumus UUD 1945 telah menunjukkan visi kenegarawanan yang amat besar. Karena seperti kita tahu, penyelenggara pendidikan di Indonesia ini memiliki sejarah panjang, bahkan mereka bergelut sebelum kemerdekaan. Mereka lahir dan berkembang dengan segala plus minusnya, tetapi perannya sangat jelas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka telah sangat berjasa.

Bagi banyak kalangan, adalah amat ironis juga jika tiba-tiba ada sebuah UU yang lahir kemudian, ternyata dengan begitu mudah ingin mengubah segala sesuatu yang telah berjalan di republik ini dengan mudahnya. Para pemohon dan penentang UU BHP menilai ada sesuatu yang dilupakan dari perjalanan sebuah sejarah. Keseragam tak selamanya harus dinilai sebagai sesuatu yang pasti lebih baik, dan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan.

Ketika MK memberi keputusan, mungkin terjadi juga perulangan, kerja sejumlah orang dan biaya serta waktu, dinilai tak ada sama sekali dalam substansi keputusan. Menurut beberapa media, pemohon sesungguhnya hanya menilai satu dua bab yang bermasalah, namun MK menolak secara keseluruhan.

Jika seluruh materi ditolak, maka kita berhak bertanya bagaimana dengan kualitas UU itu sendiri. Ada sebuah UU ditolak karena bertentangan dengan UUD 1945?

Sumber : Fajar Online

Iklan

Posted on 7 April 2010, in Berita and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: